Guru Honor Merasa Didiskriminasikan

Jumat, 22-Januari-2010, 08:01:48
RANGKASBITUNG– Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Lebak, menilai pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap para guru honor.

Pasalnya, mereka dibatasi dilibatkan di berbagai program peningkatan kualitas, sertifikasi hingga penerimaan honor di bawah Rp 100 ribu per bulan. Akibatnya, guru honor di sekolah negeri tidak mampu mengembangkan diri dan tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak.
“Hampir seluruh guru honor tidak mendapatkan kesejahteraan, karena masih banyak yang memiliki gaji di bawah Rp 100 ribu perbulan. Itu pun dibayar per tiga bulan, karena harus menunggu pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Ali Saeful Ramdani, Ketua FTHSNI, kepada Radar Banten, kemarin.
Atas dasar tersebut, Ali berharap pemerintah bisa memberikan perhatian terhadap para guru honor melalui penyetaraan seperti halnya para guru yang sudah bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kami mempunyai hak yang sama untuk menerima program peningkatan kualitas SDM. Sangat wajar jika kami dilibatkan dalam sertifikasi atau program-program pelatihan lainnya,” ungkapnya.
Sekretaris Umum FTHSNI Deni Sofyan Nurdiansyah menambahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak harus secepatnya melakukan validasi data guru honor dan disinkronkan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan (Dindik).
“Kami juga meminta agar seluruh sekolah tidak lagi melakukan rekruitmen guru honor, sebelum guru honor saat ini diangkat menjadi CPNS,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Lebak Pipit Chandra berjanji mendorong pihak terkait untuk melakukan pendataan ulang guru honor di lingkungan Pemkab Lebak. “Dalam waktu dekat, kami akan kembali mengundang BKD untuk membicarakan berbagai persoalan kepegawaian termasuk persoalan ini (data guru honor-red),” pungkasnya. (day)