Menurut Ketua FTHSNI Banten Karno, guru honor menunggu pencairan tunjangan fungsional yang menjadi hak mereka. Pada tahun 2008, tunjangan fungsional turun bulan Oktober.
“Kami ingin mempertanyakan kapan sebenarnya hak kami dicairkan. Kalau sampai akhir Januari belum juga turun, kami rasa ada persoalan yang tidak wajar di Dinas Pendidikan kota/kabupaten di Banten,” kata Karno ketika dihubungi Radar Banten, Selasa (5/1).
Karno menambahkan, jumlah penerima tunjangan fungsional untuk kabupaten/kota di Banten hanya 11.000 guru. Sedangkan 16.000 ribu tidak dapat karena pemberian tunjangan ini bergiliran. “Berdasarkan informasi yang saya terima dari Ketua Umum PGRI Sulistyo saat Mukernas FTHSNI di Jakarta, anggaran tunjangan fungsional untuk guru honor sebanyak 400 ribu orang. Sedangkan tahun ini, baru terserap sekitar 200 ribu orang. Jadi ada anggaran yang tidak terserap. Untuk itu, saya kira tidak rasional jika penerima tunjangan fungsional digilir seperti itu, karena dana yang terserap baru setengahnya,” ungkapnya.
Ketua FTHSNI Kabupaten Serang Yaya Hudaya Firdaus menyayangkan keterlambatan pencairan tunjangan fungsional guru honor. Dia berharap Dinas Pendidikan kabupaten/kota di Banten segera mencairkan dana tersebut supaya , guru honor dapat menikmati haknya tersebut. “Terus terang kami kecewa dengan keterlambatan ini,” tegas Yaya.
Yaya juga berharap tunjangan fungsional tidak dipotong Kepala UPT dan kepala sekolah seperti yang terjadi tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Hafidi ZA yang dihubungi kemarin sore menyatakan, pencairan tunjangan fungsional guru honor untuk Kota Serang sedang dalam proses. Dirinya mengaku baru menerima informasi dana tersebut pada awal Januari ini. “Kami upayakan pencairan dana segera direalisasikan,” janji Hafidi.
Sabtu, 16 Januari 2010
kekurangan guru
Ketua Komisi B DPRD Lebak, yang mengunjungi Leuwidamar mengatakan, SDN 2 Jalupang Mulya hanya memiliki 2 guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), SDN 3 Jalupang Mulya dan SDN 3 Leuwidamar, masing-masing memiliki 3 guru PNS.
“Yang uniknya lagi satu dari dua guru PNS di SDN 2 Jalupang Mulya itu adalah kepala sekolah. Sehingga guru PNS yang mengajarnya hanya satu, sisanya dibantu tenaga sukwan. Begitu pula tiga guru PNS di SDN 3 Jalupang Mulya dan SD Negeri 3 Leuwidamar, satu di antaranya adalah kepala sekolah, sehingga kegiatan belajar lebih banyak dibantu oleh guru tenaga sukwan,” terang Dedi kepada Radar Banten, Selasa (12/1).
Kekurangan guru ini berdampak kurang baik terhadap peningkatan pendidikan. Dedi berharap agar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan mampu memberikan tambahan guru.
“Apalagi Pemkab saat ini memiliki PNS tenaga guru yang SK-nya masih dalam proses di BKN. Bila mereka mulai ditugaskan maka Dindik harus menempatkan beberapa di antaranya di SD itu,” harapnya.
Sementara itu, Iyang SP, anggota Komisi B DPRD Lebak yang juga turut melakukan kunjungan kerja ke Leuwidamar mengatakan, jumlah guru yang ideal untuk masing-masing SD adalah 7 orang plus kepala sekolah, ditambah satu guru olahraga dan guru agama.
“Sementara untuk ketiga SD yang kami kunjungi ini jauh dari ideal. Akibat kekurangan guru kepala sekolah turut mengajar,” ungkapnya.(day)
“Yang uniknya lagi satu dari dua guru PNS di SDN 2 Jalupang Mulya itu adalah kepala sekolah. Sehingga guru PNS yang mengajarnya hanya satu, sisanya dibantu tenaga sukwan. Begitu pula tiga guru PNS di SDN 3 Jalupang Mulya dan SD Negeri 3 Leuwidamar, satu di antaranya adalah kepala sekolah, sehingga kegiatan belajar lebih banyak dibantu oleh guru tenaga sukwan,” terang Dedi kepada Radar Banten, Selasa (12/1).
Kekurangan guru ini berdampak kurang baik terhadap peningkatan pendidikan. Dedi berharap agar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan mampu memberikan tambahan guru.
“Apalagi Pemkab saat ini memiliki PNS tenaga guru yang SK-nya masih dalam proses di BKN. Bila mereka mulai ditugaskan maka Dindik harus menempatkan beberapa di antaranya di SD itu,” harapnya.
Sementara itu, Iyang SP, anggota Komisi B DPRD Lebak yang juga turut melakukan kunjungan kerja ke Leuwidamar mengatakan, jumlah guru yang ideal untuk masing-masing SD adalah 7 orang plus kepala sekolah, ditambah satu guru olahraga dan guru agama.
“Sementara untuk ketiga SD yang kami kunjungi ini jauh dari ideal. Akibat kekurangan guru kepala sekolah turut mengajar,” ungkapnya.(day)
Selasa, 12 Januari 2010
KETUA DPR DESAK PEMERINTAH PRIORITASKAN PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK HONORER 04-Jan-2010
Ketua DPR Marzuki Alie mendesak pemerintah memprioritaskan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang telah masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara untuk segera diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kesejahteraan mereka, sehingga kasus keterlambatan pemberian tunjangan kesejahteraan yang terjadi di beberapa daerah tidak terjadi lagi,”tegasnya saat menyampaikan pidato pembukaan masa sidang II, di Gedung Nusantara II, Senin, (4/1).
Marzuki menilai, pemerintah juga harus memperhatikan guru-guru swasta yang berada di bawah pengelolaan yayasan. “hendaknya mereka juga mendapat perhatian Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah,”katanya.
Sebaliknya, Dewan sangat mendukung rencana Pemerintah untuk memberikan bea siswa bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Dewan berharap agar pelaksanaan pemberian beasiswa tersebut benar-benar tepat sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”paparnya.
Pemberian beasiswa, paparnya, juga dapat dipikirkan untuk diberikan kepada mereka yang terpaksa harus menempuh pendidikan swasta karena terbatasnya daya tampung sekolah negeri. (si
Ketua DPR Marzuki Alie mendesak pemerintah memprioritaskan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang telah masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara untuk segera diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kesejahteraan mereka, sehingga kasus keterlambatan pemberian tunjangan kesejahteraan yang terjadi di beberapa daerah tidak terjadi lagi,”tegasnya saat menyampaikan pidato pembukaan masa sidang II, di Gedung Nusantara II, Senin, (4/1).
Marzuki menilai, pemerintah juga harus memperhatikan guru-guru swasta yang berada di bawah pengelolaan yayasan. “hendaknya mereka juga mendapat perhatian Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah,”katanya.
Sebaliknya, Dewan sangat mendukung rencana Pemerintah untuk memberikan bea siswa bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Dewan berharap agar pelaksanaan pemberian beasiswa tersebut benar-benar tepat sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”paparnya.
Pemberian beasiswa, paparnya, juga dapat dipikirkan untuk diberikan kepada mereka yang terpaksa harus menempuh pendidikan swasta karena terbatasnya daya tampung sekolah negeri. (si
Langganan:
Postingan (Atom)
